Rabu, 30 Januari 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina (Persero) menyambut baik jika pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam. Dari kesiapan dana maupun teknis, Pertamina 100 persen mampu untuk mengelola Blok Mahakam.Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN Dwijanti Tjahjaningsih, dalam seminar bertema “Kontrak Blok Mahakam: Menanti Keputusan Bermartabat”, Rabu (30/1/2013) di Jakarta. “Kementerian BUMN sangat mendukung langkah Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam,” ujar Dwijanti.

Hal itu mengemuka karena pemerintah tidak tegas memutuskan, khususnya tidak memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Mahakam dengan operator asing Total EP Indonesie, yang berakhir pada tahun 2017. “Pemerintah, utamanya Kementerian ESDM, ragu untuk memutuskannya, karena menganggap sumber daya nasional, Pertamina, tidak ingin dan belum siap untuk mengelola Blok Mahakam,” tutur Direktur Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara.

Padahal, menurut Anggota Komisi I DPR Chandra Tirta Wijaya, sejak 2008 hingga 2012 berulang kali pihak Pertamina menyatakan keinginan untuk mengelola Blok Mahakam. “Bahkan tahun 2010 Pertamina pernah berencana untuk membeli 25 persen saham Total untuk mengelola Blok Mahakam. Namun, rencana itu kami larang karena tahun 2017 kontrak Total akan berakhir,” ungkap Chandra.

Menurut Chandra, keinginan Pertamina itu menggambarkan keinginan dan kemampuan mereka untuk mengelola Blok Mahakam, sehingga tidak ada alasan Pertamina tidak mau dan tidak mampu.

Ketua Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam, Wahdiat mengatakan, Blok Mahakam adalah milik bangsa Indonesia, khususnya Kalimantan Timur.

Sampai saat ini Blok Mahakam masih menjadi blok gas terbesar di Indonesia, sekitar 13 triliun cubic feet per tahun 2012, dan sebagai penyumbang devisa negara terbesar dari sektor migas. “Namun, yang didapatkan oleh Kaltim sangat sedikit,” ujarnya.

 

 Editor :
Nasru Alam Aziz