Kaji Ulang Pemberlakuan UMK 2013

P. BasirBontang – Keberatan sejumlah pengusaha hotel dan restoran di Bontang, atas Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2013, yang ditetapkan sebesar Rp. 1.765.000,- mendapat perhatian serius jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bontang.

Ketua Kadin Bontang Achmad Basir saat ditemui di sela-sela kunjungan ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Bontang, mengungkapkan pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara pengusaha sector marjinal dengan pihak disosnaker.” Keluhan soal UMK 2013, sudah kami dengar. Makanya Kadin akan memediasi pertemuan antara pengusaha sector marjinal dengan Disosnaker,” ujar Achmad Basir, Rabu (20/2).

Diakui, besaran UMK 2013 di Bontang tidak realistis jika harus diberlakukan secara universal bagi semua sektor seperti usaha perhotelan, restoran, bisnis ritel, hingga pelaku usaha kecil menengah (UKM) diyakini belum siap untuk menerangkan UMK sebesar Rp. 1,76 juta.

Di Bontang semua usaha tersebut, kata Basir tergolong usaha sector marjinal yang terancam kolaps jika dipaksakan mengikuti UMK yang berlaku saat ini. “Risikonya terlalu besar, kalau usaha sektor marjinal ini dipaksa mengikuti UMK yang berlaku sekarang. Tidak menutup kemungkinan mereka kolaps,” paparnya.

Karenanya perlu dibuat regulasi atau pengecualian mengenai upah minimum sektor usaha marjinal. Kebijakan ini, kata Basir sangat mungkin dilakukan jika berkaca pada sejumlah daerah lain di Indonesia. Ia mencontohkan di Jawa Barat, pemerintah dan pengusaha sektor marjinal sepakat menerapkan upah minimum  terhadap sektor usaha tertentu yang dinilai tidak sanggup menerapkan UMK.

“Memang ketentuannya. UMK itulah yang harus jadi patokan. Tapi faktanya kita tidak bisa menutup mata pada sektor usaha marjinal, sehingga perlu ada pengecualian,” ungkapnya.

Kendati demikian, Ketua Kadin Bontang dua periode ini menjelaskan perlunya keterbukaan informasi dari para pengusaha sebelum jenis usaha mereka dikategorikan sebagai usaha marjinal. Pasalnya, kategori usaha marjinal di Bontang, bisa jadi tidak sama sektor usaha serupa di daerah lain. Usaha Hotel dan restoran misalnya, merupakan sector andalan di sejumlah kota yang memang menjadi tujuan wisata dunia.

Namun untuk konteks Bontang, usaha perhotelan dan restoran hanya sebagai penunjang sektor industri migas, pupuk dan pertambangan. “Jadi memang kondisi usaha di masing-masing kota berbeda. Makanya tetap perlu keterbukaan informasi agar penetapan usaha sektor marjinal juga tidak serampangan,” tambahnya.

Basir juga mengusulkan agar pemerintah bisa membuat formulasi sehingga penetapan upah minimum sektor marjinal tidak lagi terikat dengan penetapan UMK yang setiap tahun mengalami perubahan. (don)

Tribunnews, 21 Februari 2013