Dari Campus Marketeers Club di Unmul

Sejumlah polemik menyelimuti Indonesia, termasuk Kalimantan Timur jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 2015 mendatang. Belum sampai pada daya saing produk dan ekspansi, hal-hal mendasar seperti sertifikasi tenaga kerja hingga payung hukum mengenai perdagangan bebas tersebut hingga saat ini belum menemui kejelasan (Nur Rahman, Samarinda).

Situasi perekonomian inilah yang menjadi perbincangan Campus Marketeers Club (CMC) Samarinda yang digelar Markplus di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Rabu (4/12) kemarin.

Gambaran terkini mengenai plus-minus MEA terhadap perekonomia Kaltim, dipaparkan Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim, Indras Purwadi yang menjadi pembicara kunci dalam diskusi yang juga didukung Kaltim Post dan Honda Semoga Jaya tersebut.

“Sebenarnya, (MEA) sudah disepakati sejak 2003 lalu. Namun, pemerintah baru gencar mensosialisasikannya setahun terakhir. Terbilang telat memang, mengingat MEA bisa dikatakan sudah di depan mata,” ujarnya membuka pertemuan tersebut.

Indras menyebutkan, MEA setidaknya akan memberikan lima kebebasan bagi pelaku bisnis.

“Ada bebas tarif ekspor-impor, kebebasan akses pasar internasional, kebebasan berinvestasi, kebebasan mobilitas tenaga kerja, dan bebasnya pergerakan arus modal,” bebernya.

Belum adanya standar baku mengenai sertifikasi tenaga kerja internasional, disebut Indras sebagai penghambat utama daya saing tenaga kerja di Indonesia. “Sebenarya untuk nasional, kita sudah punya Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) di setiap daerah, namun tak berjalan maksimal,” tuturnya.

Padahal, lanjut dia. Kaltim memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) mumpuni, bahkan untuk bersaing di level ASEAN. “Namun, tetap saja, pengusaha dari luar pasti akan meminta sertifikasi sesuai kriteria mereka,” ujarnya.

Hal itu jugalah yang dijasikan Indras sebagai alasan agar masyarakat Kaltim lebih baik memiliki mental pengusaha, ketimbang menjadi karyawan. “Kita bisa menggunakan kebebasan lainnya, seperti kebebasan menjalankan arus modal,” kata dia.

Selain standarisasi, kejelasan payung hukum mengenai aktivitas perdagangan bebas juga menjadi kendala lain untuk memberlakukan MEA di Indonesia. “Belum ada undang-undang yang melindungi kebebasan keluar masuknya barang di Indonesia. Bisa saja, pihak berwenang tetap mengenakan biaya untuk setiap aktivitas keluar dan masuknya barang berdasar aturan,” ulasnya.

Tak hanya membicarakan hambatan, Indras juga memaparkan sejumlah keuntungan MEA bagi Indonesia, khususna di Kaltim. Sementara ini, dia menyebutkan, ada 12 sektor yang disepakati sebagai komoditas yang bebas melintas di negara-negara Asia Tenggara.

“Untuk kategori barang, ada produk pertanian, karet, kayu, otomotif, elektronik, perikanan, dan tekstil. Sedangkan untuk jasa, baru ada lima, yakni pelayanan kesehatan, pelayanan logistik, transportasi udara, telekomunikasi, dan pariwisata,” urainya.

Dari 12 sektor tersebut, Indras melanjutkan, ada beberapa sektor yang menjadi peluang perekonomian bagi Kaltim. “Kalau barang elektronik, otomotif, telekomunikasi, penerbangan dan pelayanan kesehatan, kita sudah tertinggal sangat jauh dari daerah maupun negara lain, baik dari kuantitas maupun kualitas. Untuk kayu, rasanya sudah hampir almarhum,” ucapnya lantas tertawa.

Sementara untuk pertanian, dan produk turunan karet, dia menyebut Kaltim memiliki kekurangan industri hilir. “Padahal, untuk bahan baku, sangat melimpah di sini. Prospeknya di pasar internasional pun cukup bagus,” sambungnya.

Sektor lain yang disebutnya potensial tapi belum mendapat sentuhan maksimal adalah sektor perikanan, tekstil dan pariwisata. Pengemasan hingga memberi kesan menjual, merupakan hal yang harus dilakuakn terhadapsektor tersebut.

“Perairan di Kaltim relatif lebih bersih dibanding daerah lain di pulau jawa. Ikannya juga tidak kalah banyak. Sayangnya, belum banyak yang melihat ini sebagai potensi bisnis. Perusahaan perikanan saja masih bisa dihitung jari,” ungkapnya.

Sementara untuk pariwisata, dia menyebut Kaltim masih memiliki kekayaan alam yang belum dimaksimalkan. “Untuk objek selevel Kepulauan Derawan saja, masih banyak yang tak terpantau,” paparnya.

Sedangkan untuk tekstil, Indras mengatakan pengusaha Kaltim bisa menjual kearifan lokal sebagai ciri khas produk. “Selain menjaga keaslian produk khas, sepreti Sarung Samarinda dan Ulap Doyo, pengusaha juga bisa memadukan nilai kedaerahan dengan konsep bisnis modern. Misalnya, dengan menambahkan narasi mengenai kebudayaan Kaltim pada setiap produk, seperti kaus,” ujarnya. (wan/k9)

Sumber : Media Cetak Kaltim Post Edisi Kamis, 05 Desember 2013