Perlu Pertimbangkan India dan Tiongkok

TENGGARONG – Usulan penutupan ruang bagi investor asing untuk industri kelapa sawit dianggap belum relevan dengan situasi di sektor ini. Namun, diharapkan, pemerintah mempertimbangkan pemodal untuk lebih banyak latar belakang negara.

Diungkapkan Wakil Ketua Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Alexander Sumarno, meski menjadi pemasok untuk hampir separuh kebutuhan sawit global, Indonesia belum memiliki posisi tawar bagus untuk pasar sawit. Dominasi negeri tetangga, Malaysia, dinilai masih terlampau besar untuk dihapuskan.

“Kalau dilihat dari label perusahaan, memang nyaris semuanya nasional. Tapi, pebisnis dari Malaysia punya andil besar di banyak perusahaan sawit nasional,” ucapnya kepada Kaltim Post, kemarin (31/1).

Kondisi itu, kata dia, bukan tanpa alasan. Malaysia sampai saat ini masih menjadi pusat lelang dan penetapan harga minyak sawit mentah (CPO) global. Pasalnya, negeri jiran dianggap lebih mumpuni mengembangkan industri di sektor ini.

“Kalau bicara teknologi untuk produk turunan, mungkin kita juga punya. Tapi, mereka mengelolanya lebih bagus. Semua dikembangkan dari hulu ke hilir dalam satu sistem. Di Indonesia, cara itu dilakukan masing-masing korporasi, kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri,” jelas Alex, sapaannya.

Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ruang gerak investor dari Malaysia disebutnya akan menjadi lebih luas. “Mungkin, tak perlu lagi afiliasi dengan korporasi domestik,” imbuh dia.

Namun, Alex menilai, sektor perkebunan dan industri kelapa sawit di Indonesia memang belum dapat bergerak tanpa memberi ruang bagi pemodal asing. Meski begitu, dia menegaskan, perlu adanya upaya menyeimbangkan andil. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan peluang menarik investor asing dari negara selain Malaysia.

“Kalau bisa memilih, India dan Tiongkok paling strategis. Kenapa? Karena mereka punya pasar, minimal CPO mereka konsumen terbesar. Kalau kita bisa hadirkan pemodal dari pemodal dengan potensi pasar di negara asalnya, tentu itu strategis bagi mereka. Porsi Malaysia perlu kita kecilin lah,” tutur Alex.

Sementara itu, usul Kementerian Pertanian untuk menutup pintu bagi masuknya pemodal asing dalam bisnis perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit akhirnya kandas di meja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu akhirnya menolak pembatasan andil asing di sektor ini, mengingat Indonesia masih perlu stimulan dari berbagai bidang ekonomi.

Penolakan Darmin itu disampaikan Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud. “Memang ada usulan itu (pelarangan) investasi asing di sektor kelapa sawit, dari Kementerian Pertanian. Akhirnya, Pak Menko Perekonomian meminta supaya dikembalikan kepada regulasi yang sebelumnya,” ujarnya, Jumat (29/1) lalu.

Musdhalifah mengatakan pembatalan usulan larangan investasi asing di industri kelapa sawit dikarenakan pemerintah ingin pembangunan lebih cepat berjalan. Sehingga dinilai belum tepat menutup investasi dari negara lain, termasuk di sektor kelapa sawit. Usulan pelarangan juga bertentangan dengan Undang-Undang Penanaman Modal.

“Kita ingin lebih terbuka karena kalau kita menutup diri apa kita mampu membangun sendiri. Yang penting kita mau membangun dulu,” katanya.

Mengacu pada aturan daftar negatif investasi (DNI) terdahulu, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan untuk Penanaman Modal, bidang usaha kelapa sawit dan CPO selama ini terbuka 95 persen bagi investor asing, dengan mengantongi rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Sementara itu, dalam usulan DNI yang baru, Kementerian Pertanian justru melarang penanaman modal asing di bidang usaha tersebut sekaligus merekomendasikan investasi 100 persen kepada penanaman modal dalam negeri.

Syukur Iwantoro, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi mengakui bahwa Perpres 39 Tahun 2014 memang sedang dibahas untuk direvisi. Tetapi, ia membantah bahwa Kementerian Pertanian yang mengusulkan pelarangan asing di sektor kelapa sawit. “Tidak ada itu (rekomendasi pelarangan DNI asing di sawit). Insya Allah, mereka (asing) tetap bisa,” kata Syukur.

Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebutkan, pelarangan investasi asing di sektor hilir sawit tidaklah tepat karena dibutuhkan akses dan mitra dalam perdagangan di pasar dunia. “Ini sangatlah penting guna mendapatkan jaringan pemasaran produk hilir di tengah lesunya permintaan produk kelapa sawit dan produk turunannya di dunia akibat harga minyak fosil yang rendah,” sebutnya. (man/lhl/k15)